Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, salah satu cara yang harus ditempuh adalah melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan
dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
Sangatlah berat rasanya mencapai keberhasilan pembangunan nasional terutama bidang ekonomi bila kita tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini. Apabila kita cermati, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia antara lain adalah masalah kependudukan, kemiskinan, keterbelakangan, lapangan
pekerjaan, dan pemerataan pembangunan.
Diharapkan dengan mengetahui permasalahan sebenarnya, kita dapat menjadikannya sebagai pijakan demi keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu dengan berusaha meningkatkan produksi nasional, membuka kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, mampu menjaga neraca pembayaran luar
negeri agar tidak defisit, mengusahakan kenaikan pendapatan nasional, dan pemerataan distribusi pendapatan.
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selalu membawa dampak-dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif pembangunan ekonomi terutama terbukanya lapangan kerja, bertambahnya pendapatan, tersedianya fasilitas umum, dan terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat yang biasa terpusat pada sektor ekonomi beralih ke industri. Dan dampak negatifnya adalah meningkatkan urbanisasi, terjadinya pencemaran serta kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia. Untuk mengarahkan kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi, pemerintah telah menetapkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN.